Website Resmi UPTD SMPN 1 BAJUIN

Desa Tanjung Blok IIIA Kelurahan Tanjung Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut - Kalsel

"Berilmu, Berakhlak Mulia, Berwawasan Lingkungan, dan Terampil Berlandaskan Iman & Tqwa"

GURU HONORER, NASIBMU KINI

Jum'at, 12 April 2019 ~ Oleh Admin ~ Dilihat 9 Kali

Membaca dan menyimak berita halaman depan koran Banjarmasin Post , Selasa tanggal 20 Maret 2018, dengan judul “ Guru Terpaksa Mengepul Plastik Bekas” dan subjudul “ Tiga Bulan Honor PTT Tak Kunjung Cair”. Dalam berita tersebut, setelah berpindahnya kewenangan penanganan sekolah menengah atas (SMA) sederajat dari kabupaten ke provinsi, tidak berimbas bagi kesejahteraan guru honorer dan PTT di daerah ini.

Sungguh ironis dan miris ketika kita mendengar dan melihat sendiri bagaimana dedikasi dan perjuangan guru honorer yang digaji seadanya mendidik dan mengajarkan kepada anak bangsa ini, termasuk guru honorer. Tanpa  mengurangi penghargaan dan rasa hormat kepada Pemerintah yang sejauh telah banyak memberikan penghargaan dan kemudahan kepada guru,  maka sudah sepatutnya Pemerintah memikirkan jalan terbaik untuk guru honorer, supaya pengabdian dan dedikasi mereka selama ini mengajar dengan gaji seadanya dapat terus mengabdikan dirinya sebagai guru dengan imbalan yang setimpal dan layak bagi kehidupannya.

Sementara itu,  dengan semakin gencarnya upaya pemberantasan pungutan liar atau pungli yang juga menyasar ke sekolah, maka tentunya tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk memberikan imbalan gaji kepada guru honorer.  Pihak sekolah, baik kepala sekolah atau komite sekolah,  sangat terbatas ruang geraknya untuk menggalang dana orangtua dan masyarakat bagi pembiayaan sekolah karena dikhawatirkan terindikasi pungutan liar atau sejenisnya sehingga dana sekolah untuk membayar gaji guru honorer non-S1 sangat terbatas.  Selama ini sekolah, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, mendapat dana dari Pemerintah, baik itu BOS atau bentuk lainnya, dengan anggaran yang terbatas dan juga sudah ditentukan batasan penggunaannya sehingga ruang gerak penggunaan dana Pemerintah tersebut terbatas. Kendala pendanan sekolah akan makin meningkat ketika sekolah masih kekurangan tenaga guru, sedangkan dalam atauran yang ada dana untuk guru honorer dibatasi prosentasinya. Lalu, apakah siswa yang   sedang memerlukan guru agar mereka dapat belajar dengan baik harus dikorbankan demi untuk sebuah peraturan ?

Dalam konsep Sistem Pendidikan Nasional yang diatur menurut Undang-Undang Nonor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah memang  jelas, tetapi tanggung jawab orangtua dan masyarakat belum secara jelas diatur dalam berbagai peraturan pelaksana sehingga terjadi kerancuan dalam pemahamannya, seperti masalah penggalangan dana orangtua oleh komite sekolah yang dianggap sebagai pungutan liar atau sejenisnya. Persepsi dan penafsiran yang berbeda dalam memaknai tanggung jawab orangtua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan  selama ini perlu  dicarikan solusi  yang terbaik agar sekolah mampu lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola kegiatannya tanpa terkendala oleh pendanaan selama ini.

 

 

KOMENTARI TULISAN INI

  1. TULISAN TERKAIT

Statistik Pengunjung